Aktivitas Warga Sekitar Kawah Timbang Masih Normal

BANJARNEGARA, KOMPAS.com - Aktivitas warga di sekitar Kawah Timbang, Dataran Tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tetap normal meskipun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meningkatkan status kawah tersebut dari normal menjadi waspada.

Aktivitas warga tetap tenang seperti biasa, tapi mereka juga tetap waspada.

-- Ibrahim

"Aktivitas warga tetap tenang seperti biasa, tapi mereka juga tetap waspada," kata Kepala Desa Sumberejo Ibrahim di Kecamatan Batur, Banjarnegara, Selasa (12/3/2013). Pihaknya telah mengimbau warga untuk siap dievakuasi jika status Kawah Timbang dinaikkan kembali ke level yang lebih tinggi.

Terkait peningkatan status Kawah Timbang, Ibrahim mengatakan, hingga Selasa pagi terpantau aktivitas warga yang pergi ke ladang mulai berkurang.  Kendati demikian, dia mengatakan, usia tanaman kentang di ladang sekitar Kawah Timbang bervariasi. "Ada yang usianya baru 20 hari, 30 hari, dan ada yang baru tanam. Bahkan, ada yang mau panen," katanya.

Ibrahim mengharapkan peningkatan status Kawah Timbang tidak terlalu lama dan dapat segera kembali ke normal (level I). "Bahkan, kami berharap statusnya tidak ditingkatkan lagi karena aktivitas warga dapat terganggu," katanya.

Dalam siaran persnya, Kepala PVMBG Surono mengatakan pengukuran pada 10 Maret 2013, pukul 05.30 WIB, menunjukkan nilai konsentrasi gas karbondioksida (CO2) Kawah Timbang menunjukkan angka 0,71 persen volume.  Nilai konsentrasi gas CO2 Kawah Timbang itu sudah melampaui ambang batas aman untuk kesehatan. Batas aman adalah di bawah 0,5 persen volume.

Hingga Senin (11/3), pukul 17.05 WIB, aliran gas masih terjadi dengan jarak aliran gas mencapai lebih dari 200 meter.  Oleh karena itu, PVMBG menaikkan status Kawah Timbang dari normal (level I) menjadi waspada (level II) sejak Senin (11/3), pukul 21.30 WIB.

Terkait peningkatan status tersebut, PVMBG merekomendasikan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di radius 500 meter dari Kawah Timbang, karena adanya ancaman bahaya gas CO/CO2 yang berbahaya terhadap kehidupan.

Masyarakat juga diminta agar waspada jika melakukan penggalian tanah di sekitar Kawah Timbang dengan kedalaman lebih dari satu meter, karena dari tempat tersebut dapat berpotensi terancam bahaya gas CO/CO2.

Pada 23 Mei 2011, PVMBG pernah meningkatkan status Kawah Timbang dari normal (level I) menjadi waspada (level II) karena konsentrasi gas CO2 di kawah itu mencapai 0,106 persen volume.
Selanjutnya, pada 29 Mei 2011, PVMBG menetapkan status siaga karena konsentrasi gas CO2 yang dikeluarkan Kawah Timbang terus mengalami peningkatan.

PVMBG juga merekomendasikan pengosongan dua dusun, yakni Simbar dan Serang, Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, serta daerah dalam radius satu kilometer dari Kawah Timbang.
Akibat kondisi tersebut, ratusan warga sekitar Kawah Timbang dievakuasi ke sejumlah tempat pengungsian.

Warga terpaksa tinggal di pengungsian hingga PVMBG menurunkan status Kawah Timbang dari siaga menjadi waspada pada 10 Juni 2011, pukul 18.45 WIB.

Berdasarkan data dari Pos Pengamatan Gunung Api Dieng, peningkatan aktivitas vulkanik Kawah Timbang yang terjadi pada 1928 mengakibatkan 39 orang meninggal dunia dan pada 1939 mengakibatkan 10 orang meninggal dunia.

Peristiwa Sinila pada 20 Februari 1979 yang memakan 149 korban jiwa, diduga dipicu pula dari Kawah Timbang.

Kawah Timbang ketika itu tidak bisa mengeluarkan gas beracun dari "saluran induknya" sehingga mencari jalan melalui rekahan-rekahan di sekitarnya.  Warga sekitar Kawah Timbang yang berupaya mengungsi justru terjebak gas beracun yang keluar dari rekahan-rekahan di jalan yang mereka lalui hingga akhirnya menimbulkan korban jiwa.

19.51 | 0 komentar | Read More

Warga Falkland Pilih Tetap Bersama Inggris

Warga Falkland Pilih Tetap Bersama Inggris

Selasa, 12 Maret 2013 | 09:33 WIB

LONDON, KOMPAS.com - Warga Kepulauan Falkland atau Malvinas memutuskan untuk tetap menjadi bagian dari wilayah Inggris dalam sebuah referendum yang dilangsungkan pada Senin (12/3/2013). Referendum itu untuk menegaskan pesan kepada Argentina, yang pernah menyebut referendum itu ilegal.

Sekitar 92 persen dari 1.672 orang yang berhak memilih, menggunakan hak suara dan 98,8 persen suara memilih "ya" untuk teap menjadi wilayah teritorial Inggris, petugas pemilihan umum di Port Stanley, ibukota Falkland, mengumumkan.

Hanya ada tiga suara yang memilih "tidak" untuk tetap bertahan dengan Inggris.

Inggris menguasai Falklands sejak 1883, tetapi Argentina menganggap Inggris menjajah wilayah teritorial Argentina. Ketegangan diplomatik memanas berbarengan dengan ditemukannya minyak di sekitar kepulauan yang tandus itu.

Argentina menyerbu kepulauan itu pada 1982 sebelum tentara Inggris mengusir mereka dalam sebuah perang yang singkat namun menewaskan lebih dari 1.000 tentara dari kedua negara.

Argentina berkeras menyatakan referendum itu langkah ilegal. "Itu (referendum) tindakan yang tidak memiliki landasan hukum, karena tidak diadakan atau diawasi Perserikatan Bangsa-bangsa," kata Alicia Castro, Duta Besar Argentina di London, Inggris.

"Kami menghormati cara hidup mereka, identitas mereka. Kami menghormati bahwa mereka tetap ingin menjadi bagian dari Inggris, tetapi wilayah yang mereka tinggali bukan milik Inggris," ujar Castro kepada La Red, radio Buenos Aires.

19.51 | 0 komentar | Read More

Ilmuwan Temukan Obat Hidup Hingga 150 Tahun

ADELAIDE, KOMPAS.com - Seorang ilmuwan terkenal Australia Prof David Sinclair mengatakan, dia sudah berhasil membuat jenis obat baru yang bisa mencegah kanker dan penyakit Alzheimer. Selain itu, menurut Prof Sinclair, obat ini bisa juga membantu manusia untuk hidup sehat sampai usia 150 tahun, namun ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Dalam kertas kerja yang dimuat di Jurnal Science 8 maret lalu, Prof Sinclair menjelaskan bagaimana mekanisme obat yang bisa membantu tubuh melawan proses penuaaan, demikian laporan situs news.com.au.

Menurut ahli genetik dari Universitas New South Wales tersebut, tiga obat itu sekarang sedang diujicobakan pada manusia, untuk mengobat penyakit seperti diabetes Type 2 dan penyakit radang usus.

Menurut Prof Sinclair, yang paling memberikan harapan adalah bahwa obat-obat yang dikembangkan ini bisa mengobati dan mencegah penyakit dalam waktu bersamaan. "Riset saya dikritik karena terlihat sebagai hal yang tidak mungkin terjadi. Namun kertas kerja saya membuktikan itu bisa dilakukan." kata Prof Sinclair dalam wawancara lewat telepon dari Harvard (AS), tempat dia sekarang bekerja.

Menurut laporan koresponden Kompas di Australia L Sastra Wijaya, obat yang dikembangkan Prof Sinclair akan mengaktifkan enzim SIRT1, yang biasanya akan berfungsi karena diet atau latihan fisik, namun juga bisa diperkuat lewat activator seperti, resveratrol yang terdapat dalam anggur merah.

Dia dan para ilmuwan lain sudah mengembangkan 400 activators sintetis. Setiap activators ini memiliki kadar 100 kali lebih kuat dari segelas anggur merah. Tiga activators terbaik ini sekarang diujicobakan pada manusia.

"Obat yang kami kembangkan memiliki kasiat yang sama seperti orang yang melakukan diet yang sehat dan banyak berolahraga, namun tidak memiliki dampak terhadap berat badan." kata Prof Sinclair.

Diperkirakan obat ini akan bis dipasarkan untuk mengobati diabetes dalam lima tahun mendatang. Setelah digunakan banyak orang, baru mereka bisa menilai manfaat lainnya dari obat-obatan tersebut. "Kita akan bisa melihat data dari 10 ribu orang, dan melihat apakah mereka lebih sehat dan hidup lebih lama dibandingkan yang lain." kata Prof Sinclair.

Dalam uji terhadap binatang, tikus kegemukan yang diberi resveratrol sintetis bisa berlari dua kali lebih jauh dari tikus biasa, dan hidup 15 persen lebih lama. "Perkiraan saya adalah kita akan bisa menunda dimulainya seseorang terkena penyakit, sehingga mereka tidak akan menderita penyakit kronis di usia 50-60 tahunan," tambah Prof Sinclair. Dengan itu, diperkirakan kita semua akan tetap sehat sampai usia di atas 100 tahun.

19.51 | 0 komentar | Read More

Agus Jadi Gubernur BI, Dipromosikan atau Disingkirkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Agus Martowardojo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan menjadi calon kuat menggantikan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Namun Agus dinilai janggal bila sebelum masa jabatan habis harus dipindah ke jabatan baru tersebut. Dipromosikan atau disingkirkan?

Adalah anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait yang menyebutkan adanya sejumlah kejanggalan. Saat ini, jabatan Agus sebagai Menteri Keuangan memang akan habis pada 2014 mendatang, sesuai dengan masa berakhirnya era Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua.

"Masalahnya dengan Agus secara tiba-tiba dicalonkan sebagai Gubernur BI, di tengah masa jabatannya yang kurang dari setahun lagi ini menimbulkan kecurigaan. Agus ini memang benar-benar dipromosikan atau disingkirkan," kata Maruarar kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (11/3/2013).

Marurar menilai, selama menjadi Menteri Keuangan, Agus memiliki rekam jejak yang cukup positif di mata masyarakat hingga anggota dewan. Agus dinilai kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, bahkan hingga berani melawan DPR dalam menjaga setiap keputusannya.

Sikap Agus yang dinilai berani ini memang cukup membuat banyak kalangan ketar-ketir. Sehingga, lanjut Maruarar, Agus bisa saja menjadi batu sandungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya menjelang 2014 nanti.

Apalagi, posisi Agus sebagai bendahara negara juga dinilai cukup krusial mengamankan keuangan negara. Sikap Agus yang dinilai terlalu tegas mengamankan keuangan negara ini juga membuat beberapa kalangan jengah.

"Sehingga kami merasa Agus itu sekarang disingkirkan," ucapnya.

Marurar pun menyatakan masih belum bisa menentukan sikap untuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon kuat Gubernur BI yang akan dilakukan pada 25 Maret mendatang. Saat ini, Fraksi PDI Perjuangan masih melakukan evaluasi internal dengan partai serta akan konsolidasi dengan partai lainnya di Komisi XI tentang hal ini.

Sekadar catatan, Fraksi PDI Perjuangan sempat menolak Agus Marto menjadi Gubernur BI pada 2008 lalu. Alasannya, Agus Marto saat itu dinilai belum memiliki kemampuan di bidang makro dan moneter dan hanya mampu di bidang mikro karena sudah 25 tahun di bidang perbankan.

Namun karena saat ini Agus Marto sudah pernah menjadi Menteri Keuangan dengan rekam jejak yang cukup positif, maka hal tersebut akan menjadi catatan positif juga bagi Fraksi PDI Perjuangan dalam fit and proper test nanti.

Editor :

Ana Shofiana Syatiri

19.51 | 0 komentar | Read More

Sambutan Ketua KPU Kota Gorontalo Dihujani Interupsi

PILKADA KOTA GORONTALO

Sambutan Ketua KPU Kota Gorontalo Dihujani Interupsi

Penulis : Aris Prasetyo | Minggu, 10 Maret 2013 | 09:25 WIB

GORONTALO, KOMPAS.com - Rencana sambutan Ketua KPU Kota Gorontalo Rizan Adam dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kota Gorontalo dalam penyampaian visi dan misi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dihujani interupsi, Minggu (10/3/2013).

Pasalnya, Rizan dianggap tak berhak memberi sambutan pascadiberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai Ketua KPU Kota Gorontalo. Anggota DPRD Kota Gorontalo yang menginterupsi adalah Risman Taha dan Totok Bachtiar. Keduanya tak setuju Rizan memberikan sambutan.

Menurut keduanya, Rizan tidak lagi menjabat sebagai Ketua KPU Kota Gorontalo. "Kami tetap tak setuju jika Saudara Rizan Adam memberikan sambutan. Statusnya sebagai Ketua KPU Kota Gorontalo sudah berakhir sejak diberhentikan DKPP," ujar Risman. Rizan juga diminta turun dari podium untuk tak memberikan sambutan.

Akhirnya, Ketua DPRD Kota Gorontalo Nikson Ahmad membatalkan acara sambutan yang sedianya akan disampaikan Rizan. Rizan bersama dua anggota KPU Kota Gorontalo diberhentikan DKPP dalam sidang yang berlangsung pekan lalu di Jakarta.

Ketiganya dianggap melanggar kode etik dengan meloloskan salah satu pasangan calon yang tidak melengkapi persyaratan pencalonan, yakni Adhan Dambea yang tidak memiliki surat keterangan pengganti ijazah sekolah dasar.

18.51 | 0 komentar | Read More

Pulau Sebatik Aman dari Konflik Sulu-Malaysia

Pulau Sebatik Aman dari Konflik Sulu-Malaysia

Minggu, 10 Maret 2013 | 09:31 WIB

NUNUKAN, KOMPAS.com - Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, masih tetap aman dari dampak konflik antara kelompok bersenjata Kesultanan Sulu Filipina dengan pemerintah Malaysia.

Kapolsek Sei Nyamuk Kecamatan Sebatik Barat, Nunukan, Iptu Eka Berlin di Sebatik, Minggu (3/10/2013), menjelaskan, kondisi Pulau Sebatik aman-aman saja dan tidak terpengaruh oleh kondisi konflik yang terjadi di Sabah.

"Di sini aman-aman saja, walaupun Sebatik berbatasan darat dengan Sabah," ucapnya saat dihubungi dari Nunukan.

Terkait dengan kemungkinan Pulau Sebatik menjadi jalur eksodus tenaga kerja Indonesia (TKI) dari negara tetangga itu, Iptu Eka mengaku belum melihat indikasi tersebut. Begitu pula dengan kegiatan lain yang berkaitan dengan konflik tersebut.

Hanya saja, lanjut Iptu Eka, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi di pulau yang terbagi dua antara Indonesia dengan Malaysia itu.

"Entahlah kalau besok-besok ada kejadian menonjol. Tapi yang pastinya saat ini belum ada kejadian menonjol terkait dengan konflik di Sabah itu yang berdampak kepada kondisi keamanan di Sebatik," ujarnya.

Namun dia mengaku tetap waspada setiap saat dan memantau perkembangan kondisi keamanan di Pulau Sebatik yang memang rentan dijadikan pintu masuk bagi eksodus baik dari TKI, warga Malaysia ataupun dari kelompok bersenjata tersebut.

Sebelumnya, warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di wilayah Malaysia di Pulau Sebatik diimbau meninggalkan lokasi itu oleh aparat kepolisian Diraja Malaysia dengan alasan keamanan.

18.51 | 0 komentar | Read More

Hatta Rajasa Tertawa Ditanya soal Tuntutan Rasyid

JAKARTA, KOMPAS.com - Rasyid Rajasa dituntut delapan bulan dengan masa percobaan karena insiden tabrakan di Tol Jagorawi yang menyebabkan dua orang tewas. Saat dimintai komentar terkait tuntutan itu, Hatta Rajasa hanya tertawa.

Awalnya, Hatta yang baru saja selesai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusuma pada Sabtu (9/3/2013) pagi, ditanya soal perkembangan hasil kunjungan ke luar negeri yang dilakukan Presiden dan para menteri. Hatta pun panjang lebar memaparkan adanya komitmen investasi baru dari sejumlah produsen otomotif hingga teknologi telekomunikasi.

Namun, saat ditanyakan soal tuntutan atas Rasyid, Hatta hanya tertawa. Ia pun langsung menutup pintu mobil dinasnya dan langsung meninggalkan bandara Halim Perdanakusuma.

Rasyid Rajasa merupakan terdakwa kasus kecelakaan BMW X2 maut yang menabrak Daihatsu Luxio berpenumpang 10 orang di Tol Jagorawi. Dia dituntut 8 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan dan denda Rp 12 juta subsider 6 bulan kurungan. 

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut jauh lebih rendah daripada ancaman hukuman pasal yang menjerat Rasyid. Seharusnya, atas kelalaiannya berkendara yang menyebabkan korban jiwa itu, ia terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp 12 juta. Namun, menurut Jaksa ada salah satu hal penting yang akhirnya meringankan hukuman Rasyid, yakni terdakwa telah berdamai dengan korban.

Unsur meringankan lainnya, menurut Jaksa, keluarga Rasyid langsung menyantuni keluarga korban. Mereka membiayai dengan tuntas seluruh pengobatan, menyantuni dan menanggung biaya kuliah anak yang ditinggalkan, bahkan mengganti baru mobil yang ditabrak.

Rasyid juga dianggap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan. Ditambah lagi, usianya yang masih muda dan berstatus mahasiswa.

Selain itu, menurut JPU, meski mengantuk dan jelas-jelas menabrak Luxio F 1622 CY di depannya, Rasyid tidak dinilai sebagai satu-satunya penyebab kecelakaan. Berdasarkan keterangan saksi ahli, kursi penumpang di mobil Luxio yang sudah dimodifikasi juga membuat penumpang yang duduk di belakang tidak aman.

Atas tuntutan Jaksa ini, Rasyid akan mengajukan nota pembelaan terpisah dengan penasihat hukumnya, pada persidangan berikutnya yang akan digelar pada Kamis (14/3/2013) mendatang.

Editor :

Ana Shofiana Syatiri

18.51 | 0 komentar | Read More

AusAID Indonesia Social Innovator Award Diluncurkan

AusAID Indonesia Social Innovator Award Diluncurkan

Penulis : Eny Prihtiyani | Sabtu, 9 Maret 2013 | 09:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Kopernik bekerja sama dengan Australian Agency for International Development (AusAID) meluncurkan The AusAID Indonesian Social Innovator Award. Ini adalah kompetisi bagi individu berjiwa entrepreneur yang ingin mengaplikasikan inovasi sosial untuk berbagai masalah sosial di Indonesia.

Pendaftaran sudah dibuka dan batas akhir pendaftaran adalah 22 Agustus 2013; pemenang akan diumumkan di akhir September 2013 dalam sebuah acara spesial. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk mendaftar, kunjungi kopernik.info/socialinnovatoraward atau email ke socialinnovatoraward@kopernik.info .

The AusAID Indonesian Social Innovator Award, diprakarsai oleh Yayasan Kopernik dan Hubud, sedang mencari inovator Indonesia dengan harapan untuk membant u masyarakat kurang mampu di Indonesia dengan solusi-solusi untuk masalah sosial di bidang pertanian, penddidikan, energi dan lingkungan, kesehatan, teknologi informasi, air dan sanitasi.

Pemenang akan dibekali untuk mengubah ide mereka menjadi kenyataan dengan: hadiah utama The AusAID Indonesian Social Innovator Award (Rp 30.000.000 ruang kerja untuk satu tahun dan mentoring); The Serving the Last Mile Award (Rp 5.000.000) dan The Peoples Choice (Rp 2.500.000) .

Yayasan Kopernik selalu mencari solusi sederhana untuk masalah yang kompleks. Yayasan Kopernik didirikan untuk mendistribusikan teknologi sederhana dan tepat guna sebagai sarana meningkatkan taraf hidup masyarakat di seluruh Indonesia. "Untuk belajar mengenai cara-cara memperbaiki hidup masyara kat Indonesia, kami ingin mendengar dari warga Indonesia berjiwa entrepreneur dengan ide-ide besar dan mendukung mereka mengubah ide menjadi kenyataan," kata pendiri Yayasan Kopernik, Rezal Kusumaatmadja, Sabtu (9/3).

"Kami percaya bahwa ide terbaik untuk meningkatkan pembangunan Indonesia akan datang dari warga Indonesia sendiri," kata Kepala AusAID Indonesia, Jacqui de Lacy.

Pencarian inovasi ini adalah sarana untuk memberikan kesempatan dan pembekalan, lanjutnya, untuk masyarakat yang mengalami sendiri berbagai masalah yang setiap hari diharapkan menjadi lebih ringan.

Pemenang akan diumumkan dalam acara spesial yang diadakan oleh AusAID dan Kopernik pada akhir September 2013.

18.51 | 0 komentar | Read More

Jokowi Mengaku Belum Sentuh BUMD

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum ingin masuk terlalu jauh mengurusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di bawahnya. Pasalnya, saat ini dia masih disibukkan dengan penguatan sistem birokrasi internal dan memastikan berjalannya program-program unggulan setelah APBD DKI 2013 dicairkan.

"Saya terus terang belum masuk ke BUMD sama sekali, belum nyentuh, nantilah. Saya mau konsen di internal dullu, mempercepat pelaksanaan APBD," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (9/3/2013) pagi.

Jokowi mengatakan, kalaupun ada sejumlah BUMD yang masuk dalam kategori kurang sehat, maka dia akan memulihkan kondisinya. Namun begitu, Jokowi baru akan memulai upaya penguatan BUMD itu sekitar April tahun ini.

Upaya penguatan BUMD, kata Jokowi, akan dilakukan dengan memantapkan rencana bisnis masing-masing BUMD. Ia pun tak menampik bila ada beberapa BUMD yang nanti akan berbentuk holding company. Dalam arti menggabungkan badan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis.

"Kira-kira nanti setelah Maret kami konsentrasi ke sana. Peluang BUMD kita ini besar sekali, tapi memang yang memegang harus orang yang benar," ujarnya.

Sebelumnya, mencuat rencana Jokowi untuk mengalihkan status Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) dari BUMN ke BUMD. Namun, Jokowi belum mengetahui bila PPD dikabarkan terlilit utang sebesar Rp 170 miliar. Jokowi menjelaskan, Menteri BUMN telah menyetujui rencana peralihan status tersebut. Namun, dirinya masih harus melakukan due diligence, atau proses kehati-hatian dalam merger dan akuisisi dengan menelaah rincian dokumen keuangan dan hukum untuk menilai risiko dan nilai potensial.

Dalam due diligence, Jokowi akan menghitung jumlah aset tetap, aset bergerak, dan neraca akhir yang dimiliki PPD. Setelah dipahami, barulah dirinya akan melaporkan semuanya kepada Menteri Keuangan. Jokowi mengaku sangat memerlukan pool dan bengkel yang dimiliki PPD untuk bisa dimanfaatkaan Kopaja dan Metromini.

Secara terpisah, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) meminta Pemprov DKI untuk memastikan PPD sudah menyelesaikan utang sebesar Rp 170 miliar sebelum dialihkan ke DKI. Pasalnya, DTKJ khawatir DKI akan menanggung utang yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Rincian utang PPD adalah utang kepada PT Pelindo II sebesar Rp 15 miliar, Rekening Dana Investasi (RDI) sebesar Rp 24 miliar, pajak sebesar Rp 8 miliar, kewajiban kepada karyawan apabila dilakukan lay off pegawai sebesar Rp 50 miliar dan kewajiban kepada pihak ketiga lainnya seperti hutang pembelian dan lain sebagainya sebesar Rp 73 miliar.

Berdasarkan data dari BUMN, Perum PPD memiliki aset depo di 12 lokasi di Jakarta, Depok, dan Tangerang. Juga satu villa di Jawa Barat, serta tanah di Ciracas dan Depok. PPD juga memiliki saham di PT TransJakarta serta 370 bus yang melayani 36 trayek. Pada 2012, pendapatan PPD mencapai Rp 5,4 miliar, atau lebih rendah dari target awal sekitar Rp 6,1 miliar.

Berita terkait, baca :

GEBRAKAN JOKOWI-BASUKI

Editor :

Hertanto Soebijoto

18.51 | 0 komentar | Read More

DPR: Periksa Hakim dan Kurator Pailit Telkomsel

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR mendesak Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memeriksa Hakim Pengadilan Niaga dan Kurator dalam kasus pailit Telkomsel. DPR menilai ada upaya pemerasan dalam penetapan nilai fee kurator.

Menurut anggota Komisi VI dari fraksi PAN Nasril Bahar, Komisi Yudisial sebagai lembaga peradilan dan KPK harus masuk dalam masalah ini. "Pengadilan niaga diawasi, kurator juga harus diperiksa," katanya.

Seperti diketahui, kurator Telkomsel dalam pailit, meminta total fee sebesar Rp 293.616.135.000 pada Februari 2013.

Ada tiga kurator yang menangani Telkomsel, yakni Feri S. Samad, Edino Girsang, dan Mohamad Sodikin, yang bekerja selama 119 hari sejak Telkomsel dinyatakan pailit pada 14 September 2012 sampai 10 Januari 2013 saat Mahkamah Agung membatalkan pailit Telkomsel.

Perhitungan fee kurator ini mengacu pada penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 31 Januari 2013, berdasarkan perhitungan 0,5% dikalikan total aset yang dimiliki Telkomsel yakni sekitar Rp 58,723 triliun. Hasil perkalian itu adalah Rp 293.616.135.000.

Angka sekitar Rp 293,616 miliar ini dibagi dua antara Telkomsel selaku termohon pailit dan PT Prima Jaya Informatika selaku pemohon pailit. Sehingga, masing-masing pihak dibebankan Rp 146,808 miliar.

Dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI dan Telkomsel, Rabu (6/3/2013). komisi tersebut memberi beberapa rekomendasi terkait kasus pailit Telkomsel.

Pertama, Komisi VI mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh Telkomsel agar imbal jasa kurator dan biaya kepailitan dihitung berdasarkan jam kerja dan dibebankan kepada pemohon pailit, dalam hal ini Prima Jaya Informatika, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 1 Tahun 2013 yang ditetapkan pada 11 Januari 2013.

"Persoalan penetapan fee kurator yang menyalahi Permenkumham No. 1 tahun 2013, akan menjadi preseden buruk, tidak hanya bagi Telkomsel tapi juga untuk iklim investasi di Indonesia," ujar anggota Komisi VI Abdul Kadir Karding.

Komisi VI juga meminta Komisi Yudisial untuk mengawasi proses peradilan kepailitan secara umum, dan secara khusus memeriksa Majelis Hakim yang telah mengeluarkan imbalan jasa kurator dalam kasus Telkomsel. 

18.51 | 0 komentar | Read More